SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

Sekarang ini, keterbukaan informasi merupakan hal yang penting. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk mengembangkan dirinya. Informasi juga merupakan hak asasi bagi setiap individu, dan keterbukaan informasi merupakan ciri sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Keterbukaan informasi juga merupakan sarana bagi setiap lembaga baik pemerintah maupun badan publik lainnya untuk mengotimalkan pengawasan terhadap penyelenggaran negara dan badan publik lainnya.

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK tersebut diterbitkan untuk menjamin bahwa proses peradilan yang berjalan di pengadilan bersifat transparan. Transparansi merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

Karena begitu pentingnya keterbukaan informasi publik, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 menjadi dasar dari pembentukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pedoman tersebut terbit untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. (wbs)

Klik disini untuk mengunduh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011